Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor , tiga sektor dan empat sektor (terbuka)
NAMA : SILVYA PUTRIANI
NIM : 213-14-120
KELAS : B
TUGAS PENGANTAR EKONOMI MAKRO
MERANGKUM KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN DUA SEKTOR,
TIGA SEKTOR DAN TERBUKA (EMPAT SEKTOR )
PERBANKAN SYARIAH S1
ARNA ASNA ANISA,S.E, M.Si
KESEIMBANGAN PENDAPATAN
NASIONAL
DALAM PEREKONOMIAN DUA SEKTOR
A.
PENGERTIAN
Perekonomian dua sektor adalah
perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumahtangga dan sektor perusahaan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Keynes
sederhana.
Pendapatan disposebel (disposable
income) adalah pendapatan rumah tangga yang sudah dipotong pajak.
Sifat aliran pendapatan :
- Sektor rumahtangga memperoleh
pendapatan dari perusahaan dari penggunaan faktor-faktor produksinya.
- Sebagian besar pendapatan sektor
rumahtangga digunakan untuk konsumsi dengan membeli barang dan jasa yang
dihasilkan perusahaan.
- Sisa pendapatan rumah tangga yang
tidak untuk konsumsi akan ditabung di lembaga-lembaga keuangan.
- Perusahaan-perusahaan yang perlu
modal untuk investasi meminjam tabungan rumahtangga yang dikumpulkan oleh
lembaga keuangan.
B. HUBUNGAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN
Contoh skedul konsumsi :
Pendapatan Pengeluaran Tabungan
Disposebel (Yd)
Konsumsi (C) (S)
0 125 -
125
100 200 - 100
200 275 - 75
300 350 - 50
400 425 - 25
500 500 0
600 575 25
700 650 50
800 725 75
900 800 100
1000 875 125
Ciri-ciri pendapatan dalam tabel di
atas :
- Pada pendapatan rendah, rumahtangga
mengorek tabungan (tabungan negatif)
- Kenaikan pendapatan menaikkan
pengeluaran konsumsi.
- Pada pendapatan tinggi, rumah tangga
menabung (tabungan positif)
C. KECONDONGAN KONSUMSI DAN MENABUNG
Terdapat dua konsep kecondongan
konsumsi, yaitu kecondongan konsumsi marginal dan kecondongan konsumsi
rata-rata.
Kecondongan konsumsi marginal(MPC,
marginal propensity to consume) adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi
(ΔC) dengan tambahan pendapatan disposebel (ΔYd)
MPC =
Kecondongan konsumsi rata-rata (APC,
average propensity to consume) adalah perbandingan antara pengeluaran konsumsi
(C) dengan timngkat pendapatan disposebel (Yd).
APC =
Contoh menghitung MPC dan APC lihat
di buku Sadono S.
Terdapat dua konsep kecondongan
menabung, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung
rata-rata.
Kecondongan menabung marginal (MPS,
marginal propensity to save) adalah pertambahan antara tambahan tabungan (ΔS) dengan tambahan pendapatan disposebel
(ΔYd).
MPS =
Kecondongan menabung rata-rata (APS,
average propensity to save) adalah perbandingan antara tabungan (S) dengan
pendapatan disposebel.
APS =
Contoh menghitung MPS dan APS lihat
di buku Sadono S.
D. HUBUNGAN MPC DAN MPS
MPC + MPS = 1
APC + APS = 1
Yd = C + S
ΔYd = ΔC + ΔS
E.
FUNGSI KONSUMSI DAN TABUNGAN
Konsumsi agregat adalah besarnya
konsumsi semua rumahtangga dalam suatu perekonomian
Tabungan agregat adalah besarnya
tabungan semua rumah tangga dalam suatu perekonomian.
Fungsi konsumsi adalah kurva yang
menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan dengan
tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi konsumsi dipengaruhi oleh nilai
MPC.
Fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat
tabungan rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi
tabungan dipengaruhiu oleh nilai MPS.
Contoh daftar konsumsi dan tabungan
:
Pendapatan negara (Y) Penggunaan agregat (C) Tabungan agregat (S)
0 90 - 90
120 180 - 60
240 270 - 30
360 360 0
480 450 30
600 540 60
720 630 90
840 720 120
960 810 150
1080 900 180
1200 990 210
Dari tabel di atas dapat dibuat
fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sbb:
Konsumsi (trilyun rupiah
a.
FUNGSI KONSUMSI
Y =
C C


180
400
A


200


200 400 600
800 1000
b.
FUNGSI TABUNGAN


200
E


200 D
400 600
800 1000
90
200
F.
PENGARUH MPC DAN MPS TERHADAP FUNGSI KONSUMSI DAN TABUNGAN
Pada gambar fungsi konsumsi, titik A
menunjukkan bahwa pada saat pendapatan nasional 360 trilyun, besarnya konsumsi
juga 360 trilyun. Titik B menunjukkan bahwa pada saat pendapatan nasional 600 trilyun, besarnya konsumsi 540 trilyun.
Dengan demikian, pergerakan dari titk A ke titik B menunjukkan :
-
Pendapatan nasional bertambah 240
trilyun.
-
Konsumsi rumah tangga bertambah 180
trilyun.
-
Ini berarti kecondongan konsumsi =
180/240 = 0,75 → = MPC.
Pada gambar fungsi tabungan, titik D
menunjukkan bahwa pada saat pendapatan nasional 360 trilyun, besarnya tabungan
adalah nol (S = 0). Titik E menunjukkan bahwa pada saat pendapatan nasional 600
trilyun, besarnya tabungan adalah 60 trilyun. Dengan demikian pergerakan titik
D ke titik E menunjukkan :
-
Pendapatan nasional bertambah 240
trilyun.
-
Tabungan bertambah 60 trilyun.
-
Ini berarti kecondongan menabung =
60/240 = 0,25 → = MPS.
G.
PERSAMAAN FUNGSI KONSUMSI DAN TABUNGAN
Fungsi konmsumsi : C = a + bY
Fungsi tabungan : S = - a + (1-b)Y
Jika Y nya merupakan pendapatan disposebel, maka :
Fungsi konsumsi : C = a + bYd
Fungsi tabungan : S = - a + (1-b)Yd
a = konsumsi rumahtangga pada saat pendapatan nasional = 0.
b = MPC
Y = pendapatan nasional
Yd = pendapatan nasional disposebel
Dalam contoh tabel dan gambar : a = 90 trilyun dan b = 0,75,
maka :
Fungsi konsumsi : C = 90 + 0,75Y
Fungsi tabungan : S = - 90 + 0,25Y
H.
PENENTU-PENENTU KONSUMSI DAN TABUNGAN.
Menurut Keynes, tingkat konsumsi dan
tabungan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi
konsumsi dan tabungan adalah :
-
Kekayaan yang telah terkumpul
-
Tingkat bunga
-
Sikap hemat
-
Keadaan perekonomian
-
Distribusi pendapatan
-
Tersedia tidaknya dana pensiun yang
mencukupi
KESEIMBANGAN
PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
Pengertian Sistem Perekonomian Tiga Sektor
Sistem perekonomian
tiga sektor terdiri dari sektor – sektor rumah tangga perusahaan dan
pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam
proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional diantaranya pungutan pajak
akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran keatas konsumsi rumah
tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal
tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Perekonomian tiga sektor dapat
dijelaskan sebagai berikut :
A. Aliran Pendapatan Dan Syarat
Keseimbangan
1. Aliran pendapatan dan
pengeluaran
Campur tangan
pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam
sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :
1) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan
perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan
kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang
terutama.
2) Pengeluaran dari sektor pemerintah ke
sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas
barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan.
3) Aliran pendapatan dari sektor pemerintah
sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas
konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh
pemerintah.
Pembayaran oleh sektor perusahaan
sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
1) Pembayaran kepada sektor rumah tangga
sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi
2) Pembayaran pajak pendapatan perusahaan
kepada pemerintah.
Pendapatan yang diterima rumah
tangga sekarang berasal dari dua sumber yaitu :
1) Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga
dan utang oleh perusahaan
2) Dari pembayaran gaji dan upah oleh
pemerintah.
2. Syarat keseimbangan
Keseimbangan:
Y = AE, atau Y = C + I
+ G
Keterangan:
Y : penawaran
agregat
AE : pengeluaran agregat
C : konsumsi
rumah tangga
I : investasi
perusahaan
G :
pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa
Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka
dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran
pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor
yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan : I + G = S + T
Contoh :
Jika diket: C = 60 + 0,75 Y dan S = 0,25 Y - 100
I = 120
G = 60
Hitung Y keseimbangan!
(Ingat persamaan C diatas untuk pajak tetap T = 40)
Jawab :
Y = C + I + G
Y = 60 + 0,75 Y + 120 + 60
Y = 0,75 Y + 240
Y – 0,75 Y = 240
0,25 Y = 240
Y = 960
I + G = S + T
120 + 60 = 0,25 Y – 100 + 40
180 = 0,25 Y – 60
Y = 960
B.
Jenis Pajak
Pajak adalah iuran wajib yang
dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai
pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya
tidak diterima secara langsung.
Secara menyeluruh pengelompokan
pajak dilakukan berdasarkan tiga faktor yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan
Pihak Yang Menanggung
Berdasarkan
pihak yang menaggung, pajak dibedakan menjadi pajakk langsung dan pajak tidak langsung
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang
pembayarannya harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan
terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar
secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan
(PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya
dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak
tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau
peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak
langsung adalah Pajak Penjualan(PPn), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN), Bea
Materai, dan Cukai.
2.
Berdasarkan Pihak Yang
Memungut
Berdasarkan
pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.
a. Pajak
Negara
Pajak negara atau pajak pusat adalah
pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak pusat
diatur dalam suatu peraturan yang disebut undang-undang tentang perpajakan
nasional. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh
pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjalan (PPn), dan Bea Materai
b. Pajak Daerah
Pajak daerah pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai
objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.
Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut peraturan daerah (PERDA).Pelaksanaa pemungutannya dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan,
retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame retribusi parkir, dan
retribusi galian pasir.
3.
Berdasarkan sifatnya
Berdasarkan
sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif
a. Pajak subjektif
Pajak
Subjektif adalah pajak ysng memperhatikan kondisi/keadaan wajib
pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang
berhubungan erat dengan kemammpuan
membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang
berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jenis pajak
yang termasuk dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).
Unsur-Unsur Pajak
Terdapat unsur
penting yang terdapat dalam pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif
pajak.
1.
Subjek Pajak
Subjek pajak
yang disebut juga wajib pajak adalah orang atau badanyang menurut ketentuan
wajib membayar pajak kepada negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) diwilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal.
Selanjutnya, setiap wajib pajak
harus mengisi formulir Surat
Pemberitahuan T ahunan (SPT) dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) di wilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal. SPT
merupakan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak, biasanya selama 12
bulan.
2.
Objek Pajak
Objek pajak
adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik dari
kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah
dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan
bunga.
3.
Tarif Pajak
Tarif pajak
adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak
terhadap objek yang menjadi
tanggungannya. Tarif pajak biasanya
berupa persentase (%).
Secara umum, besar kecilnya pajak
yang dibayar ditetapkan atau dihitung dengan sistem tarif proporsional,
progresif, dan degresif.
a.
Tarif Proporsional
Tarif proporsional adalah tarif pajak
yang presentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Semakin besar
pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus
dibayar. Sebaliknya, jika penghasilan kecil, maka pajak yang dibayar pun kecil.
b. Tarif Progresif
Tarif Progresif adalah tariff pajak yang
presentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Semaki besar pendapatan
yang diterima wajib pajak, maka semakin besar presentase paja yang harus
dibayar.
c. Tarif
Degresif
Tarif Degresif adalah presentase tarif pajak
yang semakin rendah jika objek pajak semakin bertambah. Semakin tinggi
penghasilan wajib pajak justru semakin rendah presentase pajak yang harus
dibayarnya.
C. Efek
Pajak Terhadap Konsumsi Dan
Tabungan
Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara
pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut:
Pendapatan disposibel (Yd) = Pendapatan nasional
(Y) – Pajak (T)
Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah
tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi
kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Pajak yang
dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut.
Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan
rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk
sistem pajak yaitu pajak tetap pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan
tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan
berikut:
ΔC=MPCxT
ΔS = MPS x T
ΔS = MPS x T
1. Pengeluaran Pemerintah
Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai
kegiatan pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju, Pajak adalah
sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah
adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah,
membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk
angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting
artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai
pemerintah.
2. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah
a. Proyeksi jumlah pajak yang di terima: Dalam menyusun anggaran belanja
pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang
akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di kumpulkan, makin
banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan di lakukan.
b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai: Mengatasi masalah pengangguran,
menghidari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat
kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari
pendapatan yang di peroleh oleh pajak.
c. Pertimbangan politik dan keamanan: Pertimbangan-pertimbangan politik dan
kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun
anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang
sangat besar.
D.
Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor
Perekonomian
tiga sektor di lambangkan
Y = C + I + G
Y = C0 + bYd + I + G
Y = C0 + b(Y – T) + I + G
Y = C0 + bY – bT + I + G
Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)
I + G = S + T
I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T
I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T
I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT
Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)
Makna
variabel
Y adalah pendapatan nasional
T adalah Pajak
Yd adalah pendapatan disposibel
C adalah
konsumsi
C0 adalah
konsumsi dasar, yaitu konsumsi yang tidak tergantung pada Y
I adalah
investasi
G adalah
pengeluaran pemerintah
S adalah saving
E. Masalah Makroekonomi Dan Kebijakan Fiskal
Berikut
adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna
mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro:
1.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan
pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Contohnya
pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.
2.
Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam
penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan
peningkatan suku bunga bank.
3.
Kebijakan segi penawaran
Kebijakan
segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan
lebih murah.
Contohnya
pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.
4.
Kebijakan Energi
Kebijakan
energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal
mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan
konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak
oleh masyarakat.
5.
Kebijakan Penetapan Harga
Kebijakan
penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat
tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Contohnya
penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.
6.
Kebijakan Neraca Pembayaran
Merupakan
kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna
memengaruhi nilai tukar.
Contohnya
larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para
pengusaha lokal dari serbuan produk asing.
KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN EMPAT
SEKTOR / TERBUKA
Dalam perekonomian empat sektor
sendiri memiliki empat sektor, yaitu
1.
Sektor Rumah Tangga (Households Sector), yang terdiri atas sekumpulan individu yang melakukan kegiatan
konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri
maupun keluarga. Dalam sektor rumah tangga memiliki faktor-faktor
produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa. Faktor-faktor
produksi tersebut adalah
a. Tenaga kerja atau sumber daya
manusia. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berupa kegiatan
jasmani maupun rohani yang ikut berperan dalam proses produksi untuk
menghasilkan barang maupun jasa.
b. Sumber daya fisik atau sumber daya
alam. Faktor produksi yang langsung dari alam yang dapat dimanfaatkan
manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
c. Modal. Modal disini tak hanya berupa
modal uang tetapi juga berupa modal barang atau hasil dari produksi yang
digunakan untuk diproduksi lebih lanjut.
d. Kewirausahaan. Kewirausahaan juga
merupakan salah satu faktor produksi karena kewirausahaan sendiri merupakan
keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk.
Jadi tanpa ada kewirausahaan, faktor produksi tidak bisa berjalan.
2.Sektor Perusahaan (Firms Sector), yang terdiri atas sekumpulan
perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan adalah
membeli faktor-faktor produksi, membayar pajak kepada pemerintah, dan menjual
barang-barang yang telah dihasilkan.
3.Sektor Pemerintah (Government Sector), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Fungsi utamanya adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya tersebut pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran-pengeluaran dari sektor rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah harus menarik pajak dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
4.Sektor Luar Negeri ( Foreign Sector), yaitu sektor perekonomian dunia, dimana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri ke perekonomian dalam negeri, sedangkan impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian dalam negeri ke sektor luar negeri.
Alur Perekonomian Empat Sektor
PERUSAHAAN
1) Hubungan dengan Rumah Tangga
Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi
atau dibeli oleh masyarakat / rumah tangga. Lalu perusahaan mendapatkan
penghasilan dari penjualan produknya.
2) Hubungan dengan Pemerintah
Dalam hubungan ini, perusahaan diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah.
Kemudian dihubungan ini pula, perusahaan menjual produk dan jasa kepada
pemerintah.
3) Hubungan
dengan Luar Negeri
Perusahaan
mengimpor produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan
pasar luar negeri. Dari hasil penjulan tersebut luar negeri mendapatkan
laba/devisa.
Rumah
Tangga
1) Hubungan dengan Perusahaan
o
Faktor-faktor produksi
yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut akan dijual dan dibeli (konsumsi) oleh
sektor perusahaan.
o
Kemudian dari penjualan
tersebut, rumah tangga mendapatan penghasilan yang terdiri atas sewa, bunga,
upah dan upah, dan keuntungan/laba yang berasal dari sektor perusahaan.
o
Hasil dari penjualan tersebut juga dapat
ditabung atau disimpan, untuk memperoleh bunga yang berasal dari lembaga
keuangan yang sebelumnya meminjamkan untuk menanam modal di suatu perusahaan.
2) Hubungan dengan Pemerintah
Rumah tangga menyetorkan pajak kepada
pemerintah dan rumah tangga menerima gaji dan upah yang merupakan
penghasilan non balas jasa dari pemerintah (berupa hasil dari pajak).
3) Hubungan dengan Luar Negeri
Rumah tangga mengimpor barang dan
jasa ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari penjualan tersebut
rumah tangga telah meningkatkan devisa negara.
Pemerintah
1) Hubungan dengan Rumah Tangga
o
Pemerintah menerima
setoran pajak rumah tangga untuk membangun negara.
o
Untuk pegawai-pegawai negeri maupun
pemerintahan akan mendapat gaji atau upah yang berasal dari pemerintah.
2) Hubungan dengan Perusahaan
o
Pemerintah mendapatkan pajak dari perusahaan.
o
Pemerintah membeli produk dari perusahaan
berdasarkan dana anggaran belanja yang ada.
Luar
Negeri
1) Hubungan dengan Rumah Tangga
Negara-negara lain menyediakan
barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga, dari pasar luar negeri masuk ke
dalam pasar barang dalam negeri, sehingga dari transaksi jual beli tersebut
negara mendapatkan laba/keuntungan/devisa.
2) Hubungan dengan Perusahaan
Dunia internasional (negara lain)
mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya
juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga
dihasilkannya suatu laba/devisa yang berasal dari luar negeri.
Pengeluaran Agregat Atau Aggregat Expenditure (AE)
Perekonomian Empat Sektor
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Cdn)
Pengeluaran
rumah tangga yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga dalam perekonomian
tergantung kepada pendapatan yang diterima mereka.
Keynes
juga menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (current consumption) sangat
dipengaruhi oleh pendapatan diposabel saat ini (current diposable income). Jika
pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja
peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan diposabel.
C = a + bYd Ket
: C = konsumsi
a
= konsumsi otonomus
b
= marginal propensity to consume (MPC)
Yd
= pendapatan diposable
0
< b < 1 Investasi perusahaan (I)
Kita
juga dapat mengatakan setiap tambahan penghasilan disposabel akan dialokasikan
untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan
disposabel yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung
marginal (Marginal Propensity to Save/MPS). Sedangkan rasio antara
tingkat tabungan dengan pendapatan disposabel disebut kecenderungan menabung
rata-rata (Avarage Propensity to Save/APS).
Pengeluaran Investasi (I)
Istilah
investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam
modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan
perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi
barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Kurva
yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan
nasional dinamakan fungsi investasi. Fungsi investasi dapat ditulis sebagai
berikut:
I
= I0 (I0 > 0)
Fungsi
atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi
otonomi (I0). Investasi otonom tidak dipengaruhi oleh adanya
perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Jadi, tinggi
rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan
oleh perusahaan. Investasi terpengaruh adalah investasi yang didorong oleh
adanya perubahan pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional naik investasi
juga akan naik, jika pendapat nasional turun maka investasi juga menurun.
Peningkatan pendapatan nasional diikuti kenaikan investasi karena kenaikan
pendapatan nasional akan membawa serta kenaikan konsumsi, sehingga produksi dan
investasi juga bertambah.
Pengeluaran Pemerintah (G)
Pengeluaran
pemerintah untuk barang dan jasa (government purchases of goods and services)
mencakup berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun
daerah tingkat I dan II.
Pengeluaran
pemerintah (government expenditure, G) dianggap sebagai perubahan
eksogen, yang berarti nilainya ditentukan oleh faktor di luar model, dan fungsi
pengeluaran pemerintah dapat ditulis sebagai berikut
G
= G0
Hal
ini berarti bahwa tingkat pengeluaran pemerintah konstan sampai ada tindakan
dari pemerintah untuk mengubahnya. Dengan pengeluaran pemerintah pada sumbu
vertikal dan pendapatan pada sumbu horisontal, maka fungsi pengeluaran pemerintah
adalah sejajar dengan sumbu pendapatan pada tingkat pengeluaran pemerintah
sebesar G0. Jadi, tingkat pengeluaran pemerintah (G) adalah
independen terhadap tingkat pendapatan (Y), dan secara grafik dapat digambarkan
sebagai berikut.
Ekspor bersih (X-M)
Ekspor (X)
“Apabila
ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini
selanjutnya akan menaikan pendapatan nasional”.
“Namun
sebaliknya, pendapatan nasional (Y) tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya
ekspor”.
Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau
besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan
nasional tetap besarnya.
Besarnya kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional
yang terjadi dalam perekonomian sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang
sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah.
Impor (M)
Dalam analisis makro ekonomi diasumsikan bahwa faktor
yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negri (impor)
suatu Negara adalah kemampuan membayar (daya beli) negara tersebut terhadap
barang impor.
Makin
tinggi kemampuan membayar (daya beli-nya) maka tinggi pula impor yang dapat
dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu Negara dipengaruhi oleh
tingkat pendapatan nasionalnya. Maka tinggi rendahnya impor Negara
tersebut, juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya.
Makin tinggi pendapatan
nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh Negara
tersebut
Konsep Keseimbangan
Perekonomian Empat Sektor
Syarat
keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah :
Y = C + I + G + (X – M) dan I + G + X = S + T + M
Ket
Y =
Tingkat Pendapatan
S = Tabungan
C =
Konsumsi
T = Pajak
I
= Investasi
G
= Peng Pemerintah
X =
Expor
M
= Impor
Keseimbangan
pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan dimana:
1.
Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat
Dalam
perekonomian terbuka barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri
terdiri dari dua golongan barang :
a.
Yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional (Y)
b.
Yang diimpor dari luar negeri
Dengan
demikian dalam perekonomian terbuka penawaran agregat atau AS terdiri dari
pendapatan nasional (Y) dan impor (M). Dalam formula:
AS=Y+M
Sementara
itu, diketahui bahwa Pengeluaran Agregat (AE) meliputi lima komponen berikut :
1.
Pengeluaran rumah tangga atas pembelian barang produksi dalam negeri (Cdn)
2.
Investasi swasta (I)
3.
Pengeluaran pemerintah(G)
4.
Ekspor (X)
5.
Pengeluaran atas impor (I)
Kelima
komponen tersebut jika dijadikan persamaan, maka:
AE
= Cdn + I + G + X + M
Dari persamaan diatas juga
ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran barang
dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian
terbuka berlaku persamaan berikut :
C
= Cdn + M
Berdasarkan
persamaan diatas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi:
AE
= Cdn + I + G + X + M .................... (1)
C
= Cdn + M
M
= C - Cdn ............................................. (2)
AE
= Cdn + I + G + X + (C - Cdn)............ (1) & (2)
AE
= C + I + G + X
Keseimbangan
pendapatan nasional bisa dicapai apabila
AS=AE , maka
AS=AE
Y
+ M = C + I + G + X
atau
Y
= C + I + G + (X-M)
Maka
diperoleh persamaan:
Y = C + I + G + (X-M
2.
Suntikan sama dengan bocoran
Berdasarkan aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka,
diperoleh persamaan pendapatan disposebel (pendapatan murni) yaitu pendapatan
semula dikurangi pajak (T):
Yd = Y – T
Yd = Y – (Pajak Perusahaan + Pajak Individu)
Seterusnya, pendapatan disposebel digunakan untuk kepentingan
i.
Konsumsi barang buatan dalam negeri dan impor
C = Cdn + M
ii. Ditabung (S)
Berdasarkan
kepada ( i ) dan ( ii ) maka Yd
= C + S. Oleh karena Yd =
Y – T. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut :
Y – T = C + S
Y = C + S + T
Kemudian diperoleh persamaan ke-2 dilihat dari pendekatan
suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka
Y = C + S + T
Diperoleh
persamaan akhir dari kedua pendekatan dalam menentukan pendapatan nasional
yaitu pendekatan pertama : Penawaran dan
Pengeluaran Agregat dalam Perekonomian Terbuka dan pendekatan kedua : Suntikan dan Bocoran dalam Perekonomian
Terbuka.
C + I + G + (X-M) = C + S + T
Komentar
Posting Komentar